KINNEWS.ID, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kini belum menetapkan keputusan terkait kemungkinan kenaikan tarif Transjakarta.
Pramono menyampaikan bahwa belum ada pembahasan khusus mengenai naik atau tidaknya tarif bus Transjakarta yang saat ini berada di angka Rp. 3.500 per perjalanan.
“Untuk hal yang berkaitan dengan Transjakarta, kan belum ada pembahasan secara khusus mengenai naik atau tidak naik,” ujar Pramono saat ditemui di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Minggu 11 Januari 2026 pagi.
Ia menambahkan, keputusan terkait kebijakan tarif transportasi publik akan diumumkan secara resmi oleh dirinya pada waktu yang tepat. Pramono menegaskan masyarakat tidak perlu berspekulasi sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah daerah.
“Sedangkan untuk tarif transportasi, terutama Transjakarta, pada saatnya saya akan umumkan sendiri,” katanya.
Sebelumnya, wacana kenaikan tarif Transjakarta mencuat seiring dengan pembahasan anggaran subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Yoga, menyebutkan bahwa subsidi Transjakarta dalam APBD murni 2026 disepakati sebesar Rp. 3,7 triliun.
Anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi subsidi Transjakarta pada 2025 yang mencapai sekitar Rp. 4,1 triliun. Bahkan, untuk mempertahankan tingkat layanan Transjakarta agar tetap sama seperti tahun 2025, dibutuhkan anggaran sekitar Rp. 4,8 triliun.
“Kalau anggarannya hanya Rp3,7 triliun, maka ada dua pilihan, layanannya turun atau layanannya berhenti di tengah tahun. Tentu ini tidak kita inginkan,” ujar Nirwono, Kamis, 8 Januari 2026 lalu.
Ia menjelaskan bahwa kekurangan anggaran sekitar Rp. 1,1 triliun direncanakan akan dimasukkan melalui APBD Perubahan. Dengan skema tersebut, pemerintah berharap layanan Transjakarta tetap dapat berjalan optimal hingga akhir 2026 tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pemprov DKI Jakarta pun menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan transportasi publik sebagai tulang punggung mobilitas warga Jakarta. (Red)
.
