Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan melakukan perombakan besar-besaran di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai langkah tegas untuk menekan kebocoran penerimaan negara.
Purbaya menyebut langkah tersebut sebagai “obrak-abrik” organisasi Bea Cukai, yang rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengungkapkan, keinginan untuk melakukan perombakan sebenarnya sudah ada sejak tahun lalu, namun tertunda karena dirinya baru bergabung dalam pemerintahan pada September.
Menurut Purbaya, melakukan restrukturisasi besar menjelang akhir tahun berisiko mengganggu kinerja kementerian, terutama ketika pemerintah berada dalam fase krusial untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
“Sebentar lagi Bea Cukai dan Pajak akan saya obrak-abrik. September saya baru masuk. Kalau waktu itu langsung dirombak, bisa kacau karena masih tahap akhir penguatan penerimaan,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Dalam rencana tersebut, Purbaya menegaskan perombakan tidak hanya menyasar pucuk pimpinan, melainkan juga pejabat strategis di sekitar Direktur Jenderal Bea dan Cukai, khususnya yang menangani bidang kepabeanan di pelabuhan.
“Bea Cukai akan saya beri kejutan cukup drastis. Selain dirjen, hampir semua pejabat di sekelilingnya akan saya tukar,” kata dia.
Tak hanya itu, Purbaya juga berencana mengganti seluruh kepala pelabuhan utama serta kepala kantor wilayah yang mengawasi aktivitas kepabeanan di pelabuhan. Ia menyebut, pejabat di lima pelabuhan besar akan diganti seluruhnya, bahkan sebagian akan dinonaktifkan sementara.
“Seluruh kepala pelabuhan dan kakanwil yang mengawasi pelabuhan akan saya ganti. Sebagian akan saya rumahkan,” ujarnya.
Meski demikian, Purbaya menyampaikan bahwa saat ini DJBC sebenarnya tengah melakukan pembenahan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun tata kelola organisasi, guna meningkatkan kinerja dan integritas lembaga.
Namun, ia menegaskan akan mengambil langkah lebih ekstrem jika upaya perbaikan tersebut tidak menunjukkan hasil. Bahkan, Purbaya membuka kemungkinan pembekuan DJBC dan pengalihan fungsi pengawasan kepabeanan kepada pihak ketiga, seperti Societe Generale de Surveilance (SGS) asal Swiss, sebagaimana pernah diterapkan pada era Orde Baru.
“Ini ancaman yang serius. Presiden menyampaikan, kalau Bea Cukainya tidak beres tahun ini, bisa saja pada akhir tahun digantikan oleh SGS,” pungkas Purbaya.
