KINNEWS.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa hanya tujuh dari sepuluh orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa OTT dilakukan tim KPK di wilayah Kabupaten Bekasi pada Kamis (18/12). Dari sepuluh orang yang diamankan, tujuh orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.
“Tujuh orang tersebut terdiri atas satu orang penyelenggara negara, yaitu Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, serta enam orang dari pihak swasta,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan, saat ini tim KPK masih terus melakukan pendalaman terhadap peran masing-masing pihak yang diamankan. KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut, termasuk apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan, sesuai ketentuan KUHAP.
OTT di Kabupaten Bekasi tersebut menambah daftar panjang operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, KPK telah menggelar OTT terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Maret 2025.
OTT lainnya dilakukan pada Juni 2025 terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Pada 7–8 Agustus 2025, KPK juga melakukan OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025 terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Pada 20 Agustus 2025, KPK melakukan OTT kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. KPK juga menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, serta Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pada 7 November 2025.
Terbaru, KPK melakukan OTT di Tangerang pada 17–18 Desember 2025 dengan menyita uang Rp900 juta, serta OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, yang menjerat pejabat kejaksaan setempat. (Red)
.
