KINNEWS.ID, Banda Aceh – Dugaan penggelapan 80 ton bantuan bencana yang sebelumnya diungkapkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, memicu Koalisi Masyarakat Sipil Aceh untuk mendesak pemerintah pusat dan aparat penegak hukum bergerak cepat melakukan penyelidikan.
Dugaan tersebut dianggap sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan karena terjadi ketika ribuan warga masih berjuang pulih dari banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah tersebut.
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menyampaikan bahwa informasi yang disampaikan gubernur tidak boleh berhenti sebagai laporan semata.
“Ini sangat meresahkan. Ada oknum yang diduga menyelewengkan bantuan untuk masyarakat yang sedang kesusahan. Ini kejahatan yang sangat tidak manusiawi,” ujarnya.
Pernyataan Gubernur Muzakir Manaf itu disampaikan dalam konferensi pers terkait perpanjangan status tanggap darurat bencana Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menerima laporan bahwa 80 ton bantuan logistik yang dikirim ke wilayah Aceh Tengah diduga hilang dan tidak pernah diterima oleh pihak di lapangan.
Koalisi Masyarakat Sipil Aceh, yang terdiri dari MaTA, LBH Banda Aceh, AJI Banda Aceh, YKPI, ICAIOS, dan KontraS Aceh, menilai kasus ini harus diungkap tuntas untuk menjaga integritas proses distribusi bantuan, terutama di situasi darurat.
Alfian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah pusat. Ia khawatir jika kasus ini tidak ditangani serius, akan muncul kecurigaan bahwa ada pihak tertentu yang sengaja membiarkan praktik tersebut terjadi.
“Kalau pusat tidak serius mengusutnya, perlu dipertanyakan. Jangan sampai ini justru mengarah pada dugaan adanya settingan,” tegasnya.
Koalisi menyerukan agar investigasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pengiriman, pencatatan, hingga distribusi bantuan ke titik-titik terdampak bencana. Pengungkapan kasus ini dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan tidak ada korban yang dirugikan akibat tindakan penyimpangan.
Selain itu, mereka menilai pengusutan ini akan menjadi langkah penting untuk mencegah praktik serupa di masa depan, mengingat Aceh masih berada dalam masa pemulihan dan sangat mengandalkan bantuan logistik untuk kebutuhan dasar ribuan warga terdampak. (Red)
.
