KINNEWS.ID, Jakarta – Usai melihat langsung rekaman video viral yang memperlihatkan aksi pemalakan terhadap pedagang dan supir Bajaj di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan sikap tegas pemerintah daerah dalam memberantas aksi premanisme.
“Tidak ada kompromi lagi. (Untuk) premanisme di Jakarta, saya sebagai Gubernur saya tidak ragu-ragu untuk itu (menindak tegas),” kata Pramono.
Ia mengaku, setelah meninjau langsung video tersebut, segera menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta dinas terkait untuk bertindak cepat.
“Saya sudah melihat videonya dan saya sudah meminta kepada Satpol PP, Kepala Dinas untuk mengambil tindakan tegas terhadap itu,” ujarnya.
Premanisme Menyasar Pedagang Kecil
Jika pada kasus sopir bajaj, terjadi pemalakan berulang yang dalam sehari yang bisa mencapai total Rp. 100 ribu, maka pada pedagang bakso di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, aksi pemalakan dilakukan dengan langsung meminta sejumlah Rp. 100 ribu dalam sekali waktu, dan biasanya berulang setiap bulan.
Namun dalam video yang beredar, dikatakan belum sampai sebulan sudah diminta kembali. Saat pedagang tersebut menolak, pelaku diduga merusak barang dagangan milik korban.
Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik premanisme masih menyasar kelompok rentan, terutama pelaku usaha kecil dan sektor informal.
Kolaborasi Aparat dan Warga
Pramono menegaskan bahwa pemberantasan premanisme tidak bisa hanya mengandalkan aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
Ia mendorong warga untuk melaporkan setiap tindakan yang meresahkan agar dapat segera ditindaklanjuti.
Di sisi lain, Polda Metro Jaya juga menyatakan komitmennya untuk tidak memberikan ruang bagi pelaku premanisme, termasuk praktik pemalakan terhadap masyarakat.
Kepolisian memastikan akan melakukan penindakan tegas sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta.
Dengan langkah ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh warga, termasuk pelaku usaha kecil. (Red)
.
