KemenPPPA RI Dan Papua Nugini menjalin kerjasama Perlindungan Perempuan Dan Anak di APEC 2025 (Dok: KemenPPPA)
KINNEWS.ID – Incheon, Korea Selatan, Indonesia dan Papua Nugini sepakat memperkuat kerja sama dalam upaya perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak. Kesepakatan ini dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Indonesia, Arifah Fauzi, dan Menteri Pembangunan Masyarakat, Agama, dan Pemuda Papua Nugini, Jason Waviha, di sela-sela forum APEC 2025 yang berlangsung di Incheon, Korea Selatan, pada 15 Agustus 2025.
Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menjajaki berbagai peluang kolaborasi, termasuk rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara. Fokus utama MoU tersebut mencakup perlindungan perempuan dan anak, penguatan ekonomi perempuan, hingga pertukaran pengalaman dan praktik terbaik.
“Indonesia dan Papua Nugini punya tantangan serupa dalam isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, mulai dari minimnya partisipasi perempuan di ranah politik sampai akses terhadap layanan sosial dan ekonomi yang masih terbatas,” jelas Menteri Arifah dalam keterangannya, Selasa (12/8).
Lebih lanjut, Arifah menyampaikan optimismenya bahwa kerja sama ini bisa membuka jalan untuk kolaborasi jangka panjang demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi perempuan dan anak di kedua negara.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga berbagi pengalaman soal program dan layanan yang sudah dijalankan. Indonesia memperkenalkan layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 yang menjadi pusat pengaduan sekaligus layanan pendampingan bagi korban kekerasan. SAPA 129 kini telah hadir di seluruh provinsi dan sedang diperluas ke tingkat kabupaten/kota.
Sementara itu, Papua Nugini memiliki program Femili PNG yang fokus pada penanganan kekerasan seksual. Program ini tema ribu penyintas dan terus dikembangkan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi pijakan kuat untuk membangun sinergi antara kedua negara, khususnya dalam menciptakan kebijakan dan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. (Red)
Sumber: KemenPPPA
